Berkaca dari Nazaruddin, KPK Harus Lebih Tanggap Lakukan Pencegahan

KPK

KPK

Selamat Datang di Hasni.com -Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diminta berbenah diri menyusul keberadaan politisi Partai Demokrat, M Nazaruddin yang sudah ada di Singapura. Agar kasus serupa tidak terulang, KPK diminta segera melakukan pencegahan apabila telah cukup bukti-bukti.

Praktisi Hukum, Todung Mulya Lubis, menyayangkan langkah KPK yang terkesan lamban dalam melakukan pencegahan terhadap Nazaruddin.

“Walau saya bisa memahami bahwa memang KPK sedang dalam proses mengumpulkan semua alat bukti. Kalau tanggap dengan semua keterangan yang mereka peroleh, dari Mindo (tersangka kasus Wisma Atlet Mindo Rosalina Manulang) dan Wafid (Sekretaris Kemenpora Wafid Muharam) seharusnya ada alasan pencekalan dini,” kata Todung kepada detikcom, Sabtu (28/5/2011).

Todung berharap kasus serupa tidak terulang lagi ke depan. “Kalau terulang ini akan menjadi modus operandi yang sangat merugikan pemerintah, kepolisian dan KPK,” ujar pria berkacamata ini.

Advokat senior ini mengusulkan agar KPK tidak menunda-nunda pencekalan. “SOP-nya sangat tegas. Kalau misalnya cekal harus dilakukan maka tidak boleh ada penundaan terhadap pencekalan. Sesegera mungkin apalagi sangat gampang untuk ke luar negeri dengan jumlah pesawat yang banyak,” papar Todung.

“Kalau ada indikasi yang banyak dan berita di media massa, harus tanggap. Ini kan kasusnya sudah dimuat di media massa dan menjadi perhatian publik seharusnya ada antisipasi,” lanjut dia.

Pria yang menjabat Ketua Dewan Penyantun YLBHI ini juga meminta KPK segera memeriksa Nazaruddin.

“KPK harus segera memanggil. Panggilan pertama, panggilan kedua. Jika panggilan pertama dan kedua yang bersangkutan tidak datang maka KPK harus segera menentukan sikap. Ini untuk menunjukkan apakah Nazaruddin kooperatif atau tidak. Saya harap dia masih kooperatif dan jika hanya medical check-up dia kembali. Apalagi dia anggota DPR yang harus menjaga martabatnya,” kata Todung.

Dalam kesempatan itu, Todung juga menyoroti masalah yang melilit tersangka kasus dugaan suap pemilihan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia (DGS BI), Nunun Nurbaeti.

“Kalau masalah medis, KPK harus bekerjasama dengan instansi medis dan pemerintah Singapura untuk memproses Nunun,” kata Todung.